Depok – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna berharap program pembangunan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah linear dengan kesiapan daerah dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Menurut Pradi, upaya ini sesuai dengan visi ‘Jabar Istimewa’, menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Barat. Visi ini juga berlaku bagi Kota Depok.
Pradi menyontohkan program pembangunan di Kota Depok tidak dapat dikatakan linear apabila menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan di Bidang Pertanian.
“Tentunya Depok kurang cocok karena pertanian sudah tidak ada. Mungkin lebih ke tata boga, jasa kuliner, industri di bidang itu lebih tepat kita siapkan di Depok. Tentunya harus proporsional dengan kebutuhan,” kata Pradi di tengah-tengah kegiatan Open House di kediamannya, Selasa (1/4/2025).
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyontohkan langkah industrialisasi di Kabupaten Subang yang bersiap membangun kerja sama dengan beberapa negara seperti Vietnam melalui investasi otomotif.
“Misalnya, dia butuh sekian ribu, terus suplai SDM-nya dari mana? Nah itu yang kita siapkan,” kata Pradi.
Karena itulah, Pradi yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Depok tahun 2016 -2021 ini mengatakan siap memberikan kontribusi, ide dan gagasan bagi pemerintahan Supian – Chandra yang baru bertugas.
“Kebetulan, kita ini kan inline antara Kota Depok, provinsi dan nasional. Saya rasa ini akan lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada,” ucapnya.
Pradi akan mendukung pemerintahan Kota Depok dalam kapasitasnya sebagai legislative. Pradi akan bersinergi dengan pemerintah terkait penganggaran dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Secara khusus para anggota dewan akan mengawasi pembangunan yang terjadi di dapilnya masing-masing.
Mendukung pemerintahan pasangan Supian dan Chandra tidak dengan ‘kacamata kuda’. Legislatif wajib mengkritisi langkah-langkah yang dianggap tidak strategis.
“Yang bagus kita apresiasi dan dan tidak ada salahnya kita kritisi sesuai dengan amanat konstitusi, negara demokrasi,”ujar Pradi. @
