Oleh: Romauli Lubis
Kepentingan rakyat kelompok rentan dan marginal sering tidak diprioritaskan dalam perumusan kebijakan ASEAN.
ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) menyuarakan kampanye bersama agar menjadi perhatian di setiap pemerintah negara-negara ASEAN.
Salah satu isu yang disoroti adalah impunitas sebagai isu utama yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia di ASEAN. Sehingga kekerasan politik ini tidak terulang kembali di masa depan. Impunitas ini diakibatkan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di ASEAN.
Komite Nasional Indonesia dari Yayasan Kalyanamitra Rena Herdiyani mengatakan, pemerintah di ASEAN harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Karena kepentingan rakyat, terutama kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak perempuan, minoritas gender, penyandang disabilitas, dan perempuan pedesaan, sering kali tidak diprioritaskan dalam perumusan kebijakan ASEAN,” kata Rena, Minggu (3/9).
Sebelumnya, sejak Jumat (1/9) hingga (3/9) lebih dari 1000 peserta dari negara-negara ASEAN, Asia, dan entitas internasional berkumpul di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Indonesia, untuk menghadiri forum ACSC/APF 2023.
Agenda yang digelar pada tanggal 1-3 September 2023 mengangkat tema “Reclaiming Safe Space, Restoring Democracy, and Equity in ASEAN!”.
Regional Organizing Committee ACSC/APF 2023.
Selama tiga hari yang intensif, para peserta menyuarakan suara mereka secara kolektif melalui tiga sesi pleno, 29 lokakarya yang merefleksikan enam ruang konvergensi, yaitu: Perdamaian dan Keamanan Manusia, Regionalisme Alternatif, Hak Asasi Manusia dan Ruang Aman untuk Kelompok Marginal, Keadilan Iklim dan Lingkungan, Keadilan Sosial-Ekonomi, serta Demokrasi dan Anti-Otoritarianisme, termasuk di dalamnya 30 acara sampingan.
Komite Nasional Indonesia yang juga Direktur Eksekutif HRWG (Human Rights Working Group) Indonesia Daniel Awigra berharap pertemuan yang telah menyepakati sejumlah hal ini dapat didengar suaranya oleh pemerintah.
“Dengan banyaknya lokakarya dan acara sampingan ini, kami, masyarakat sipil, ingin merebut kembali ruang kami di pusat agenda regionalisme ini. Dengan membahas beberapa masalah dalam ACSC/APF 2023, kami, masyarakat sipil ingin mendemokrasikan ASEAN, agar lebih inklusif dan bekerja aktif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia”, jelas Daniel.
Hasil Rekomendasi
Semua kegiatan telah disepakati sebagai kampanye bersama yang akan dilaksanakan ACSC/APF setelah konferensi. Berikut adalah rekomendasi dari setiap ruang konvergensi:
Hasil dari Ruang Konvergensi Perdamaian dan Keamanan Manusia yaitu ASEAN dan semua negara anggotanya harus mempromosikan penyelesaian semua sengketa dengan cara damai yang sesuai dengan hukum internasional dan menahan diri dari penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Negara-negara anggota harus mencegah semua pelanggaran hak asasi manusia, kekejaman, kejahatan, penculikan anak, dan penghilangan paksa. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN harus menangani ancaman non-tradisional terhadap keamanan dan mata pencaharian manusia secara berkelanjutan.
Ruang Konvergensi Regionalisme Alternatif menyepakati bahwa ASEAN dan semua negara anggota harus menyediakan kerangka hukum dan kebijakan tentang ekonomi sosial dan solidaritas bagi pekerja di sektor formal dan informal.
Ruang Konvergensi Hak Asasi Manusia dan Ruang Aman untuk Kelompok Marginal menyepakati bahwa pemerintah ASEAN harus mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas.
Ruang Konvergensi Keadilan Iklim dan Lingkungan sepakat agar ASEAN dan semua negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang lebih ambisius untuk mengatasi krisis iklim dan lingkungan, dengan fokus pada keadilan transisi dan pengurangan emisi.
Ruang Konvergensi Keadilan Sosial-Ekonomi meminta agar ASEAN dan semua negara anggota harus memajukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan di segala aspek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang.
Ruang Konvergensi Demokrasi dan Anti-Otoritarianisme menghasilkan kesepakatan bahwa ASEAN dan semua negara anggota harus memperkuat demokrasi, mempromosikan good governance, dan melawan otoritarianisme.
Daniel menjelaskan ACSC/APF 2023 adalah platform penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang situasi hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN. Konferensi ini juga merupakan kesempatan untuk membahas rekomendasi dan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
“Kami menyerukan kepada ASEAN dan semua negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rekomendasi ACSC/APF 2023. Kami juga menyerukan kepada masyarakat sipil di seluruh ASEAN untuk terus bekerja sama dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan ini,” pungkas Daniel.
Regional Organizing Committee ACSC/APF 2023 terdiri dari perwakilan masyarakat sipil negara ASEAN, diantaranya dari Malaysia yaitu Faribel Fernandez, Abrao Monteiro dari Timor Leste, Soe Min Than perwakilan Singapore, dan Kornkanok Khamta perwakilan dari Thailand. Kemudian, dari Cambodia yaitu Reasey Seng, dari Philippines yakni Josephine Parilla, dari Laos adalah Amphone Souvannalath dan mewakili dari Indonesia adalah Daniel Awigra dan Rena Herdiyani.@